SELAMAT DATANG DI WEBSITE KAMI SDN CANDI 2 KEC. DUNGKEK KAB. SUMENEP PROV. JAWA TIMUR

LANGKAH LANGKAH MEMAJUKAN SEKOLAH

Memajukan sekolah merupakan suatu keinginan yang selalu di idam-idamkan oleh kita, baik kepala sekolah,Guru ,murid serta semua komponen masyarakat.Banyaknya kasus yang menimpa dunia pendiikan memeras para pengambil kebijakan untuk memajukan pendidikan dengan tetap tidak melupakan jati diri bangsa. Segala upaya dan langkah dilakukan untuk mereformasi pendidikan menuju mutu pendidikan yang lebih baik.


Berbagai reformasi kebijakan juga sudah dilakukan, mulai ditetapkannya anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, dilegalkannya Undang-Undang Sisdiknas, pemberlakuan standarisasi sistem pendidikan (BSNP), peningkatan kualitas mutu peserta didik melalui ujian nasional, pembenahan kurikulum, hingga bantuan fisik dan finansial yang digelontorkan pemerintah kepada lembaga pendidikan.
Semua upaya tersebut dalam rangka pemajuan pendidikan Indonesia dengan tujuan pencerdasan anak bangsa.

Seiring dengan perkembangan global, pemerintah berharap agar pendidikan di Indonesia kelak dapat berdiri sepadan dengan lembaga-lembaga pendidikan internasional, atau yang akhir-akhir ini kita kenal dengan sekolah bertaraf internasional (SBI). Guna menuju ke sana, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional berusaha menciptakan iklim pendidikan yang kompetitif, dengan tujuan adanya kompetisi perlombaan mejadikan lembaga pendidikan lebih maju dan progresif. Lahirnya strata Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN) untuk jenjang SD, Sekolah Standar Nasional (SSN) untuk jenjang SMP dan SMA, serta program Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah langkah-langkah pemerintah mewujudkan harapannya.

Namun, bagi sebagian besar pengamat pendidikan, langkah-langkah pemajuan pendidikan yang telah ditempuh pemerintah belum cukup apabila tidak diimbangi dengan kesungguhan lembaga pendidikan dalam mereformasi dirinya menjadi lembaga yang mandiri. Kemandirian lembaga-lembaga pendidikan merupakan sebuah keharusan agar dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan lembaga-lembaga tersebut, tidak hanya menunggu kebijakan dari pemerintah. Dengan kemandirian diharapkan lembaga pendidikan mampu menyediakan pelayanan pendidikan yang kreatif, inovatif, dan memenuhi harapan masyarakat.

Reformasi pendidikan memiliki bentuk konkret pada dimensi individu (guru dan siswa), dimensi sekolah, dimensi masyarakat atau makro. Sekolah mandiri salah satu bentuk konkret dari reformasi pendidikan pada dimensi sekolah. Yakni, suatu kebijakan yang menempatkan pengambilan keputusan pada mereka yang terlibat langsung pada proses pendidikan: kepala sekolah, guru, orang tua siswa dan masyarakat. Kebijakan ini akan membawa dampak, tidak saja pada manajemen sekolah, tetapi juga pada implementasi kurikulum dan proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Sebab, tanpa ada perubahan pada proses belajar mengajar, apapun yang dilaksanakan di sekolah tidak akan banyak artinya. Perubahan juga tidak akan banyak artinya tanpa melibatkan aparat sekolah secara keseluruhan.

Sekolah mandiri tidak berarti tanpa kendali. Melainkan mandiri dalam konteks sistem-pendidikan nasional. Sekolah memiliki kemandirian dalam melaksanakan rekayasa untuk menjabarkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nasional, tanpa meninggalkan latar belakang dan karakteristik kondisi lokal setempat. Untuk itu, sekolah mandiri memiliki kultur, kebiasaan dan cara kerja baru yang berbeda dengan kebiasaan dan tata cara kerja sekolah dewasa ini. Kultur, kebiasaan-kebiasaan dan tata cara kerja baru ini akan mempengaruhi perilaku seluruh komponen sekolah: kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, dan siswa. Bahkan, dalam jangka panjang, kebiasaan dan tata cara kerja baru ini akan berpengaruh di kalangan orangtua siswa dan masyarakat. Kultur, kebiasaan, dan tata cara kerja baru tersebut antara lain: a) setiap sekolah memiliki visi dan misi, b) sekolah memiliki program yang mendasarkan pada data kuantitatif, c) sekolah merupakan sistem organik, d) sekolah memiliki kepemimpinan mandiri, e) sekolah memiliki program pemberdayaan bagi seluruh komponen sekolah, f) sekolah merupakan kegiatan pelayanan jasa dengan tujuan utama memberikan kepuasan maksimal bagi siswa, orangtua siswa dan masyarakat selaku konsumen, dan, g) sekolah mengembangkan "trust" (kepercayaan) sebagai landasan interaksi internal maupun eksternal seluruh warga sekolah.

Menurut Prof. Dr. H. Fasich, Apt., Rektor Universitas Airlangga Surabaya, sekolah mandiri adalah sekolah yang mampu mendorong dirinya untuk menjadi otonom. ”Maksudnya, lembaga pendidikan tersebut mampu menyelenggarakan seluruh pendidikannya sendiri, mulai dari kurikulum, pendanaan, rekruitmen (tenaga pendidik dan peserta didik), keuangan, sampai organisasinya,” jelas Wakil Bendahara PP Muhammadiyah tersebut. Sedangkan, menurut Prof. Dr. Ir. Eng. Imam Robandi, M.Eng., Ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jawa Timur, kemandirian sekolah tidak hanya dalam masalah finansial, tetapi yang lebih dari itu adalah kemampuan sekolah dalam menyelesaikan permasalahan di internalnya melalui inisiatif sendiri. ”Setiap komponen dalam sekolah mandiri harus mempunyai inisiatif, karena ini merupakan kunci pokok,” tegas dosen ITS Surabaya tersebut. Lebih lanjut Imam menjelaskan, bahwa inisiatif dalam menyelesaikan permasalahan tidak hanya menjadi kewajiban pimpinan sekolah saja, tetapi, seluruh elemen sekolah, mulai pimpinan, guru, karyawan, bahkan sampai tukang kebersihan, sekuriti, dan tukang parkir harus mempunyai kemandirian dalam menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawabnya tanpa harus disuruh-suruh oleh pimpinan. ”Jadi, bukan seperti robot hanya menunggu instruksi dari pimpinan, kemudian baru jalan. Kalau itu terjadi pertumbuhan sekolah menjadi sangat rendah,” imbuhnya.

Sekolah mandiri tidak hanya diartikan dengan membentuk suatu lembaga di sekolah dengan wewenang tertentu seperti anggaran dan kurikulum. Dengan telah dibentuknya lembaga ini belum tentu sekolah sudah memahami tanggung jawab dan peran yang baru dalam mengelola sekolah, dan akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan singkat dikatakan, bahwa implementasi sekolah mandiri memerlukan suatu bentuk kesadaran baru dalam menjalankan roda organisasi sekolah. Kepala sekolah beserta guru harus memiliki otonomi dan otoritas yang memadai, dan instruksi serta petunjuk dari kantor pendidikan harus dikurangi. Sejalan dengan itu, berbagai sumber daya perlu disebarluaskan sampai pada dimensi sekolah. Seperti, informasi prestasi siswa dan kepuasan orangtua siswa serta masyarakat, serta sumber-sumber yang tersedia perlu disampaikan pada dimensi sekolah, sehingga sekolah memiliki pertimbangan yang jelas dalam menentukan kegiatan.

Prof. Imam Robandi kurang setuju apabila kemandirian diterjemahkan sebagai otonomi yang seluas-luasnya tanpa kontrol dan perhatian dari pemerintah. Dalam hal ini, tugas pemerintah tetap sama sebagaimana sebelumnya, yakni merumuskan kebijakan umum, membantu peningkatan kualitas lembaga pendidikan, serta memberikan bantuan sarana belajar dan finansial. Menurutnya, kemandirian sekolah juga akan sangat membantu mengurangi beban pemerintah. ”Itu namanya self tunning. Kalau setiap sekolah nanti sudah sangat mandiri, beban pemerintah menjadi ringan. Pemerintah hanya menjadi fasilitator dan bagi-bagi kebijakan,” urai mantan Ketua Ikwam SD Muhammadiyah 4 Pucang tersebut. Kebutuhan mewujudkan sekolah mandiri adalah agenda yang penting, mengingat pada ranah praktis banyak sekolah-sekolah yang sangat menggantungkan keberlangsungan lembaganya pada pemerintah.

Sedangkan, menurut Prof. Fasich, sekolah yang sudah mandiri tetap mengemban amanat pengembangan ilmu dan masa depan anak. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh didominasi oleh kepentingan kekinian. ”Kita bisa bayangkan jika pendidikan itu didominasi oleh kepentingan birokrasi dan kekinian, maka cita-cita untuk menjadikan anak-anak sebagai bagian dari masa depan akan sulit untuk dicapai,” jelas mantan Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur tersebut. Lebih lanjut, beliau menegaskan, bahwa sekolah tidak boleh terpengaruh kepentingan-kepentingan sesaat, termasuk politik. ”Anak-anak kita adalah anak masa depan. Oleh karenanya, kemandirian sangat penting untuk melihat sebuah proses pembelajaran yang diantisipasikan ke depan dan terbebas dari kepentingan-kepentingan saat ini,” pungkasnya.

0 komentar:

Poskan Komentar

Terima Kasih Atas Komentar Anda.

Kami mengharap kepada para pengunjung untuk memberikan komentar di website ini. Terima kasih atas kunjungan Anda